Nama : Novita Rahmawati
NIM : 10.41011.0003
Prodi : S1 Komputerisasi akuntansi
MK : Akuntansi Sektor Publik
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik berkembang sangat pesat. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Sifat publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan historis.
Sudut pandang ilmu ekonomi terhadap istilah “sektor publik”. Akuntansi sektor publik dan sektor swasta berbeda dalam beberapa hal. Meskipun terdapat perbedaan di antara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik, agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien.
B. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity). Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik,kultur dan demografi.
a. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:
ü Pertumbuhan ekonomi
ü Tingkat inflasi
ü Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)
ü Struktur produksi
ü Tenaga kerja
ü Arus modal dalam negeri
ü Infrastruktur
ü Teknologi
ü Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
ü Sektor formal
b. Faktor Publik
Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain:
ü Hubungan negara dan masyarakat
ü Legimitasi pemerintah
ü Tipe rezim yang berkuasa
ü Ideologi negara
ü Elit politik dan massa
ü Jaringan international
ü Kelembagaan
c. Faktor Kultur
Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:
ü Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
ü Sistem nilai di masyarakat
ü Historis
ü Sosiologi masyarakat
ü Karakteristik masyarakat
ü Tingkat pendidikan
d. Faktor Demografi
Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:
ü Pertumbuhan penduduk
ü Struktur usia penduduk
ü Migrasi
ü Tingkat kesehatan
C. Value For Money
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
· Ekonomi : Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.
· Efisiensi : Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
· Efektivitas : Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.
Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (equality). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.
INPUT
Input merupakan sumberdaya untuk pelaksanaan kebijakan, program dan aktivitas. Input dapat dinyatakan secara kuantitatif dan dapat pula dinyatakan dengan nilai uang.
OUTPUT
Output merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program dan aktivitas. Mengukur output lebih sulit dilakukan terutama untuk pelayanan sosial.
Sasaran Antara (Throughput)
Analisis value for money memerlukan data input dan output yang memadai karena value for money mempunyai kaitan erat dengan pengukuran output dan input. Sasaran antara dapat digunakan sebagai alat ukur jika data output yang sesungguhnya tidak tersedia.
Outcome
Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa outcome lebih sulit ditetapkan dan diukur:
Ø Outcome seringkali tidak dapat diekspresikan dalam cara yang sederhana yang memudahkan proses monitoring (pemantauan)
Ø Adanya masalah politik dalam proses penetapan outcome
Ø Dalam penentuan outcome sangat perlu untuk mempertimbangan dimensi kualitas. Jika input sudah dapat diturunkan, output yang dihasilkan sudah meningkat, operasi sudah lebih ekonomis dan efisien, tetapi apa yang dihasilkan ternyata tidak berkualitas, tentu akan merugikan organisasi yang bersangkutan.
Value for money tercapai jika dengan biaya input terkecil output yang dihasilkan optimum. Manfaat inplementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain:
1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam menggunakan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik ( public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akunbilitas publik.
D. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
a. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta
Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu:
1. Tujuan organisasi
2. Sumber pembiayaan
3. Pola pertanggungjawaban
4. Struktur organisasi
5. Karakteristik anggaran
6. Stakeholder yang dipengaruhi dan
7. Sistem akuntansi yang digunakan
Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta
PERBEDAAN | SEKTOR PUBLIK | SEKTOR SWASTA |
Tujuan Organisasi | Nonprofit motive | Profit motive |
Sumber pendanaan | Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb. | Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal : utang bank, obligasi, penerbitan saham. |
Pertanggungjawaban | Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD) | Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. |
Struktur Organisasi | Birokratis, kaku, dan hierarkis | Fleksibel : datar, piramid, lintas fungsional, dsb |
Karakteristik anggaran | Terbuka untuk publik | Tertutup untuk publik |
Sistem Akuntansi | Cash Accounting | Accrual Accounting |
1. Tujuan Organisasi
Setiap organisasi memiliki tujuan yang spesifik dan unik. Sektor swasta bertujuan untuk memaksimumkan laba sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba.
2. Sumber pembiayaan
Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for services. Pada sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan ekternal.
3. Poal pertanggungjawaban
Organisasi sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat, organisasi sektor swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham atau kreditor.
Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Pertanggungjawaban manajemen merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen.
4. Struktur organisasi
Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan hierarkis. Struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel. Fungsi sektor swasta adalah penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dan permintaan konsumen.
Sementara itu, pemerintah memiliki fungsi yang lebih luas meliputi:
a. Pertahanan dan keamanan (Hankam)
b. Perlindungan sumber daya alam dan sosial
c. Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
d. Hubungan luar negeri
e. Manajemen ekonomi makro (kebijakan moneter dan fiskal)
f. Regulasi sektor swasta
g. Pemberian barang dan pelayanan publik
h. Distribusi pendapatan dan kekayaan
i. Stabilisasi ekonomi dan politik.
Alasan pemerintah melakukan investasi yaitu:
a. Adanya kegagalan pasar (market failure)
Kegagalan pasar karena tidak berjalannya mekanisme pasar, pasar yang tidak kompetitif dan adanya monopoli dan monopsoni.
b. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata
Distribusi yang tidak merata pada pendapatan, kekayaan, ketrampilan dan kemampuan.
c. Untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan
Sistem pasar selalu berusaha mencari titik ekuilibrium, akan tetapi pasar cenderung tidak stabil.
5. Karakteristik anggaran dan stakeholder
Rencana anggaransektor publik dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dab didiskusikan, anggaran sektor swasta bersifat tertutup.
Perbedaan stakeholder sektor publik dengan sektor swasta
Stakeholder Sektor Publik | Stakeholder Sektor Swasta |
Stakeholder Eksternal:
| Stakeholder Eksternal:
|
Stakeholder Internal:
| Stakeholder Internal:
|
6. Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi sektor swasta berbasis akrual, sedangkan sektor publik menggunakan sistem akuntansi kas.
Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu :
1. Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga kedua sektor dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi ekonomis, efisien dan efektif.
3. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.
4. Kedua sektor menghasilkan produk yang sama, yaitu sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi dsb.
5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.
E. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Tujuan akuntansi organisasi sektor publik yaitu:
1. Memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.
Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas.
Informasi akuntansi bermanfaat untuk melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi digunakan untuk pemilihan program dan penilaian investasi. Informasi akuntansi berguna dalam penentuan indikator kinerja sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik.
F. Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance
Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”.
Karakteristik Good Governance menurut UNDP
UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi :
a. Participation
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan anspirasinya.
b. Rule of law
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
c. Transparency
Transparasi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.
d. Responsiveness
Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
e. Consensus orientation
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
f. Equity
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
g. Efficiency and Effectiveness
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
h. Accountability
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
i. Strategic vision
Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.
Dari delapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money (economy, efficiency, dan effectiveness)
G. Akuntabilitas Publik
Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:
(1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability).
Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
(2) Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability)
Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality)
2. Akuntabilitas proses ( process accountability)
3. Akuntabilitas program (program accountability)
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)
0 komentar:
Posting Komentar